Foto | Plt Sekretaris Daerah Aceh Taufik menemui mahasiswa USK yang menggelar aksi terkait penanganan pemulihan pascabencana di Halaman Kantor Gubernur Aceh.(dok.Humas Pemerintah Aceh)
Banda Aceh.AGN – Pemerintah Aceh memastikan proses pemulihan pascabencana tetap menjadi perhatian bersama dan membuka ruang komunikasi dengan masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Aceh Taufik saat menemui mahasiswa Universitas Syiah Kuala (USK) yang menggelar aksi unjuk rasa di Halaman Kantor Gubernur Aceh, Kamis sore (10/9/2026).
Pertemuan langsung itu berlangsung setelah mahasiswa menyampaikan sejumlah persoalan yang mereka temukan selama memantau kondisi pascabencana di sejumlah wilayah Aceh. Berbagai sektor menjadi sorotan, mulai dari infrastruktur pendidikan, fasilitas kesehatan hingga transparansi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi.
Taufik mengatakan, pemerintah tidak menutup diri terhadap kritik maupun masukan yang disampaikan masyarakat. Menurutnya, aspirasi dari mahasiswa justru dapat menjadi bahan untuk melihat kembali persoalan yang masih terjadi dalam pelaksanaan pemulihan di lapangan.
“Kami tidak eksklusif, kami juga masyarakat biasa. Hanya saja posisi saat ini berbeda, kami diamanatkan di pemerintah untuk membangun kesejahteraan masyarakat,” kata Taufik.
Ia menegaskan, pemerintah memiliki tujuan yang sama dengan masyarakat dalam menghadapi kondisi setelah bencana, yakni mengembalikan kehidupan warga agar dapat berjalan normal. Karena itu, percepatan pemulihan menurutnya harus menyentuh berbagai kebutuhan dasar masyarakat.
“Dalam pemulihan pascabencana sama-sama kita ingin berjalan cepat di semua sektor kehidupan, baik pendidikan, kesehatan maupun rumah hunian,” ujarnya.
Untuk mendorong proses tersebut, Pemerintah Aceh sebelumnya telah melakukan evaluasi bersama seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA). Pertemuan itu menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk melihat perkembangan penanganan sekaligus mengidentifikasi persoalan yang membutuhkan percepatan.
Selain koordinasi internal, hubungan kerja dengan pemerintah kabupaten dan kota juga akan diperkuat. Pemerintah Aceh menilai komunikasi dengan daerah penting karena sebagian persoalan pemulihan berada langsung di wilayah yang terdampak dan membutuhkan tindak lanjut di lapangan.
“Kami beberapa hari lalu duduk bersama semua SKPA. Kami akan bangun komunikasi yang intensif dengan kabupaten/kota,” kata Taufik.
Menurutnya, penanganan pascabencana merupakan pekerjaan yang tidak mungkin diselesaikan pemerintah seorang diri. Dukungan, pengawasan serta masukan dari berbagai unsur masyarakat dibutuhkan agar langkah pemulihan dapat berjalan lebih efektif.
“Kami sadar bukan super power. Kami buka komunikasi dengan semua pihak,” ujarnya.
Sebagai bagian dari keterbukaan informasi kepada masyarakat, Pemerintah Aceh juga telah menyediakan posko yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan penanganan pascabencana. Keberadaan posko tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu jalur komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
“Kami juga sudah buka posko untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Ini niat baik yang akan kami kawal dan laksanakan,” ujar Taufik.
Di sisi lain, mahasiswa USK dalam aksi tersebut membawa sejumlah hasil pengamatan dari wilayah yang terdampak bencana. Ketua BEM USK menyampaikan bahwa berdasarkan observasi mahasiswa di beberapa daerah, termasuk Gayo Lues, masih ditemukan kerusakan infrastruktur dan fasilitas pendidikan yang belum seluruhnya tertangani.
Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian karena fasilitas pendidikan merupakan salah satu kebutuhan penting masyarakat setelah bencana. Pemulihan sarana pendidikan berkaitan langsung dengan keberlanjutan kegiatan belajar bagi para siswa di wilayah terdampak.
Sorotan lain datang dari Ketua BEM Fakultas Teknik USK yang mempertanyakan keterbukaan informasi mengenai anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi. Mahasiswa meminta pemerintah memberikan informasi yang lebih terbuka terkait penggunaan anggaran agar masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan.
Sementara Ketua BEM Fakultas Keperawatan USK menyoroti kondisi fasilitas kesehatan yang dinilai masih belum sepenuhnya kembali seperti semula. Selain itu, mahasiswa juga mempertanyakan rendahnya serapan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) yang diperuntukkan bagi penanganan pascabencana.
Berbagai persoalan yang disampaikan mahasiswa tersebut kemudian dibahas secara langsung bersama Plt Sekda Aceh. Pemerintah Aceh menyatakan akan terus memperkuat koordinasi dengan SKPA dan pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan persoalan yang muncul di lapangan dapat ditindaklanjuti.
Taufik juga berharap pertemuan tersebut tidak menjadi akhir dari komunikasi antara pemerintah dan mahasiswa. Ia menilai keterlibatan mahasiswa dalam mengawasi proses pemulihan merupakan bagian penting dari kontrol masyarakat terhadap jalannya penanganan pascabencana.
“Saya harap komunikasi kita terus berlanjut. Besar harapan kami, seperti disampaikan gubernur, agar terus membuka komunikasi dalam penanganan bencana,” katanya.
Dengan tetap membuka jalur dialog, Pemerintah Aceh berharap berbagai kritik dan temuan masyarakat dapat disampaikan melalui komunikasi yang berkelanjutan. Pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk mengawal proses pemulihan di berbagai sektor, sementara mahasiswa diharapkan terus mengambil bagian dalam mengawasi perkembangan penanganan pascabencana di Aceh.[CSA]
0 Komentar