Perubahan APBK 2026, DPRK Sabang Soroti Optimalisasi Belanja Daerah

Foto | DPRK Sabang membahas perubahan APBK Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna.(dok.AGN)

Sabang.AGN – DPRK Sabang meminta Pemerintah Kota Sabang memanfaatkan momentum perubahan APBK 2026 untuk meningkatkan efisiensi belanja daerah dan mengoptimalkan anggaran yang masih tersedia.

Ketua DPRK Sabang Magdalena mengatakan, dalam pelaksanaan anggaran terdapat kemungkinan munculnya sisa dana dari sejumlah kegiatan. Kondisi tersebut perlu dicermati agar anggaran yang tersedia tidak berhenti tanpa manfaat bagi masyarakat.

Menurutnya, salah satu sumber efisiensi dapat berasal dari pengadaan barang dan jasa. Harga barang yang diperoleh dalam proses pengadaan bisa saja lebih rendah dibandingkan dengan perkiraan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Hal serupa juga dapat terjadi pada pelaksanaan kegiatan fisik. Apabila pekerjaan dapat diselesaikan dengan biaya di bawah pagu yang tersedia, maka terdapat selisih anggaran yang dapat diperhitungkan kembali dalam perubahan APBK.

“Sisa dana ini bisa dialokasikan ulang untuk kegiatan lain yang lebih mendesak sesuai dengan peraturan,” kata Magdalena dalam Rapat Paripurna ke-7 DPRK Sabang, Kamis (24/9/2026).

Ia menegaskan, pengoptimalan anggaran tetap harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, setiap penyesuaian maupun pengalokasian kembali anggaran harus memiliki dasar dan proses yang jelas.

Magdalena juga meminta agar efisiensi belanja tidak hanya dilihat dari sisi penghematan. Anggaran yang tersedia harus diarahkan kembali untuk mendukung program yang memang dibutuhkan masyarakat dan memiliki manfaat bagi Kota Sabang.

Menurutnya, perubahan APBK menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk meninjau kembali pelaksanaan anggaran, termasuk melihat ruang efisiensi yang muncul selama tahun berjalan.

Pembahasan terhadap perubahan APBK Kota Sabang Tahun Anggaran 2026 selanjutnya akan dilakukan Badan Anggaran DPRK Sabang bersama Tim Anggaran Pemerintah Kota Sabang serta organisasi perangkat daerah terkait.[DIKK]