Foto | Plt Sekda Aceh Taufik mengikuti diskusi penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi di Banda Aceh, Rabu (30/9/2026).(dok.Humas Pemerintah Aceh)
Banda Aceh.AGN – Pemerintah Aceh mendorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi, terutama terhadap sejumlah pekerjaan yang masih membutuhkan penanganan di lapangan.
Hal tersebut dibahas dalam diskusi penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi yang berlangsung di Ruang Potensi Daerah, Banda Aceh, Rabu (30/9/2026). Kegiatan itu mempertemukan unsur pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah pusat dan pakar kebencanaan.
Plt. Sekda Aceh Taufik mengatakan, forum tersebut diperlukan untuk menyamakan langkah sekaligus mengevaluasi berbagai persoalan yang muncul selama proses pemulihan. Menurutnya, percepatan perlu dilakukan mengingat Aceh memasuki periode dengan potensi curah hujan tinggi hingga penghujung tahun.
“Kita harapkan proses rehab-rekon ini bisa terus dipacu dan kami mohon juga masukan serta evaluasi terkait hal ini dari Kemenko PMK, agar penanganan bencana dapat berjalan lebih baik dan masyarakat segera pulih,” ujar Taufik.
Dalam pembahasan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh T. Robby Irza memaparkan sejumlah persoalan yang masih menjadi perhatian. Di antaranya penyelesaian lahan hunian tetap (huntap), penguatan posko di kabupaten/kota, normalisasi sungai serta pembangunan dan perbaikan infrastruktur pengendali banjir.
Penguatan standar operasional prosedur kebencanaan di tingkat kabupaten/kota juga menjadi bagian yang disoroti. Pemerintah Aceh menilai kesiapan daerah perlu terus diperkuat agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat ketika terjadi bencana berikutnya.
Robby juga meminta penguatan sistem pendataan dan pelaporan program rehabilitasi serta rekonstruksi yang dikerjakan kementerian dan lembaga. Sinkronisasi diperlukan agar pemerintah daerah mengetahui program yang sedang berjalan sekaligus menghindari kemungkinan tumpang tindih kegiatan.
Selain persoalan teknis pemulihan, percepatan realisasi Transfer ke Daerah (TKD) turut dilaporkan dalam forum tersebut. Hal ini menjadi salah satu bagian yang terus didorong untuk mendukung pelaksanaan program di daerah.
Dari pemerintah pusat, Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK Lilik Kurniawan menyampaikan bahwa pemerintah telah membentuk tim pengarah dan tim pakar untuk mendukung percepatan rehab-rekon di Aceh.
Tim tersebut diharapkan dapat memberikan masukan strategis terhadap proses pemulihan. Lilik juga meminta pemerintah kabupaten/kota memastikan pendampingan dan pengawalan program berjalan dengan baik, termasuk terhadap persoalan yang dinilai sensitif selama proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Kita harus bersama-sama bergerak membangun kembali Aceh dan masyarakatnya, sambil tetap siaga mengantisipasi potensi bencana berikutnya,” kata Lilik.
Diskusi tersebut kemudian dilanjutkan dengan penyampaian masukan dari para pakar kebencanaan. Berbagai rekomendasi yang muncul akan menjadi bahan untuk memperkuat langkah penanganan pemulihan sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi berikutnya.[CSA]
0 Komentar