Foto | Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah mengikuti rapat pembentukan Desk Koordinasi Aceh secara virtual, Senin (14/9/2026).(dok.Humas Pemerintah Aceh untuk AGN)
Banda Aceh.AGN – Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah atau Dek Fadh meminta pemerintah pusat memperkuat keterlibatan unsur Aceh dalam struktur Desk Koordinasi Aceh. Ia mengusulkan agar lebih banyak perwakilan dari jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dilibatkan dalam perangkat kerja tersebut.
Permintaan itu disampaikan Dek Fadh dalam rapat pembentukan pengurus Desk Koordinasi Aceh yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) secara virtual, Senin (14/9/2026).
Rapat tersebut dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam, Heri Wiranto. Dalam pembahasan, pemerintah pusat memaparkan rancangan struktur dan perangkat kerja Desk Koordinasi Aceh.
Dek Fadh menilai keterwakilan unsur Aceh penting agar setiap kebijakan yang dirumuskan pemerintah pusat memiliki masukan langsung dari daerah. Menurutnya, pihak yang memahami kondisi Aceh perlu dilibatkan dalam pembahasan isu strategis yang menyangkut daerah.
“Kami menyarankan banyak dimasukkan dari Aceh sekelas Forkopimda agar kebijakan yang diambil di tingkat pusat sesuai dengan masukan Aceh, sesuai kemauan daerah,” kata Fadhlullah.
Dalam rancangan struktur tersebut terdapat Dewan Pengarah, Penanggung Jawab dan Ketua Desk sebagai unsur pimpinan. Struktur itu juga didukung Sekretaris, Tim Monitoring dan Evaluasi serta Tim Analisis.
Sejumlah subdesk disiapkan untuk menangani berbagai persoalan strategis, mulai dari politik dan tata kelola pemerintahan, keamanan, hukum dan HAM, pembangunan infrastruktur dan kewilayahan, sosial-ekonomi dan SDM hingga media dan komunikasi.
Dek Fadh berharap struktur tersebut tidak hanya menjadi perangkat koordinasi dari pusat ke daerah. Menurutnya, komunikasi harus berjalan dua arah agar kebijakan yang dihasilkan dapat menyesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat Aceh.
“Jangan sampai kebijakan yang diambil di tingkat pusat tidak sesuai dengan kondisi di daerah. Karena itu, masukan dari Aceh perlu diperkuat dalam desk ini,” ujarnya.[CSA]
0 Komentar