 |
| Foto | Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah atau Dek Fadh mengikuti Rapat Koordinasi Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana secara virtual dari Ruang Rapat Wakil Gubernur Aceh, Selasa (8/9/2026).(dok.Humas Pemerintah Aceh untuk AGN) |
Banda Aceh – Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah atau yang akrab disapa Dek Fadh meminta pemerintah daerah mempercepat penggunaan anggaran yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) maupun bantuan keuangan untuk mendukung penanganan masyarakat terdampak bencana.
Penegasan tersebut disampaikan Dek Fadh setelah mengikuti Rapat Koordinasi Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Selasa (8/9/2026).
Rapat digelar secara hybrid dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah serta sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Dari Aceh, Dek Fadh mengikuti agenda tersebut melalui Ruang Rapat Wakil Gubernur Aceh dengan didampingi Plt Sekda Aceh Taufik dan Asisten II Sekda Aceh Bidang Perekonomian dan Pembangunan T. Robby Irza.
Pertemuan tersebut menjadi forum untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat langkah bersama dalam mempercepat pemulihan wilayah yang terdampak bencana. Salah satu agenda yang mendapat perhatian adalah pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat yang kehilangan atau terdampak tempat tinggal akibat bencana.
Sejumlah unsur pemerintah pusat turut mengikuti rapat koordinasi tersebut, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait. Untuk Aceh, turut hadir Imran yang merupakan perwakilan Tim Satgas PRR Kemendagri dalam penanganan pascabencana.
Dek Fadh kemudian meminta daerah penerima anggaran tidak menunda pelaksanaan program yang berkaitan dengan penanganan bencana. Menurutnya, dana yang telah tersedia perlu segera diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai ketentuan dan arahan pemerintah pusat.
“Saya menginstruksikan kepada penerima anggaran TKD dan bantuan keuangan agar secepat mungkin merealisasikan dana untuk kepentingan penanganan bencana, sesuai perintah Bapak Menteri Dalam Negeri melalui kami,” ujar Dek Fadh.
Ia menilai percepatan penggunaan anggaran menjadi bagian penting dalam memastikan proses pemulihan tidak berjalan lambat. Pemerintah daerah juga diminta menjaga koordinasi agar program yang dilaksanakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak.
Khusus Aceh, koordinasi penanganan pascabencana melibatkan sejumlah daerah yang mengalami dampak bencana. Dalam rapat tersebut tercatat kepala daerah dari Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Utara, Bener Meriah, Gayo Lues, Pidie, Pidie Jaya dan Kota Lhokseumawe ikut dalam pembahasan.
Keterlibatan pemerintah daerah tersebut diharapkan dapat memperkuat sinkronisasi antara kebijakan pusat dan kebutuhan di lapangan. Dengan demikian, pembangunan kembali berbagai fasilitas serta penyediaan kebutuhan dasar masyarakat dapat dilakukan secara lebih terarah.
Penyediaan hunian tetap menjadi salah satu kebutuhan yang terus didorong dalam agenda rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemerintah bersama Satgas PRR berupaya memastikan masyarakat yang terdampak dapat memperoleh tempat tinggal yang layak sebagai bagian dari proses pemulihan pascabencana.
Dek Fadh menegaskan Pemerintah Aceh akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal pelaksanaan program tersebut. Langkah itu diperlukan agar dukungan anggaran yang tersedia dapat segera diterjemahkan menjadi program yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat.
Rapat koordinasi tersebut sekaligus menjadi upaya menyatukan langkah pemerintah dalam menangani dampak bencana di tiga provinsi di Sumatera. Penguatan koordinasi lintas sektor diharapkan mampu membuat proses rehabilitasi dan rekonstruksi berlangsung lebih cepat, terpadu dan tepat sasaran.[CSA]
0 Komentar