Foto | Ilustrasi Anggota DPR RI soroti kapasitas-pengawasan Komdigi hadapi risiko digital.(dok.kreasi AI AGN)
Jakarta.AGN – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai NasDem Cindy Monica meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan penguatan infrastruktur digital berjalan beriringan dengan peningkatan kemampuan pengawasan ruang digital.
Menurut Cindy, perkembangan teknologi juga diikuti berbagai risiko yang membutuhkan kapasitas pengawasan memadai, mulai dari judi online, perlindungan anak hingga ancaman digital lainnya.
Hal itu disampaikan Cindy dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Kemenkomdigi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Ia menyoroti komposisi anggaran Komdigi yang dinilainya lebih banyak diarahkan untuk program pengembangan dan penguatan infrastruktur digital. Sementara itu, alokasi untuk program teknis pengawasan ruang digital masih relatif kecil.
Cindy mempertanyakan kesiapan kapasitas pengawasan pada 2027 jika perkembangan risiko digital terus meningkat.
“Sejauh mana kapasitas pengawasan di tahun 2027 ini bisa memadai untuk menghadapi judi online, perlindungan anak, maupun risiko digital yang terus berkembang?” ujar Cindy.
Selain aspek pengawasan, ia juga menyoroti persoalan pemerataan akses dan kualitas layanan internet di sejumlah daerah. Berdasarkan hasil kunjungannya ke berbagai wilayah, masih ditemukan masyarakat yang menghadapi blank spot serta koneksi internet dengan jangkauan dan kualitas terbatas.
Cindy bahkan menyebut masih ada masyarakat yang harus membeli voucher internet dengan harga sekitar Rp5 ribu hingga Rp6 ribu per jam untuk mendapatkan akses internet.
“Kita masih banyak sekali menghadapi persoalan blank spot dan juga kualitas internet konektivitas. Di beberapa daerah saat saya turun, bahkan saya sendiri masih menghadapi membeli voucher internet Rp5 ribu sampai Rp6 ribu per jam,” katanya.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur digital tidak cukup hanya diukur dari jumlah infrastruktur yang dibangun maupun luas cakupan jaringan.
Ia meminta pemerintah turut melihat kualitas layanan dan dampak yang benar-benar dirasakan masyarakat sebagai ukuran keberhasilan investasi digital.
“Penyesuaian anggaran perlu dilihat dari kualitas layanan dan outcome yang benar-benar bisa masyarakat kita rasakan, bukan hanya dari besarnya investasi, jumlah infrastruktur, atau luasnya cakupan jaringan,” tegas Cindy.
Cindy berharap penyusunan anggaran dan program digital untuk 2027 dapat mempertimbangkan kebutuhan pengawasan sekaligus memastikan masyarakat di berbagai daerah memperoleh akses internet yang berkualitas.[DIRMAN]
0 Komentar