BPS Sabang Tegaskan Desil Bukan Vonis Mati, Posisi Ekonomi Warga Bisa Berubah

 

Foto | Kepala BPS Kota Sabang Budi Kurniawan, S.Si., saat memberikan penjelasan terkait sistem desil.(dok.AGN)

Sabang.AGN — Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Sabang menegaskan bahwa posisi desil masyarakat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) bukanlah kondisi yang bersifat permanen. 

Status tersebut dapat berubah mengikuti perkembangan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Kepala BPS Kota Sabang, Budi Kurniawan, S.Si., menjelaskan desil merupakan pembagian masyarakat ke dalam sepuluh kelompok berdasarkan posisi relatif kondisi sosial ekonominya, Jum'at (11/9/2026).

Menurutnya, masyarakat terbagi mulai dari desil 1 hingga desil 10. Desil 1 menggambarkan kelompok 10 persen terbawah, sementara desil berikutnya menunjukkan posisi kelompok masyarakat secara berjenjang hingga desil 10.

Budi menekankan, masyarakat tidak perlu menganggap desil sebagai sebuah label yang melekat selamanya. Kondisi sosial ekonomi seseorang dapat berubah sehingga posisi desilnya juga dapat mengalami perubahan.

“Desil itu bukan vonis mati. Dinamis sifatnya, bisa berubah,” jelas Budi dalam wawancara di ruang kerjanya.

Ia mengatakan perubahan tersebut merupakan hal yang wajar karena kondisi kehidupan masyarakat tidak selalu sama. Seseorang yang saat ini berada pada kondisi ekonomi tertentu dapat mengalami perubahan pada periode berikutnya.

Karena itu, BPS mendorong masyarakat untuk tidak hanya melihat posisi desil, tetapi juga aktif memastikan data sosial ekonominya sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Budi menyebut pemutakhiran data menjadi bagian penting dalam memastikan posisi desil mencerminkan kondisi masyarakat. Menurutnya, perubahan desil tidak semata-mata berarti seseorang “diturunkan” atau “dinaikkan”, melainkan merupakan hasil dari pemutakhiran data.

“Bahasanya bukan menurunkan desil, tetapi memutakhirkan data. Karena bisa saja desil tetap, naik atau turun,” ujarnya.

BPS Sabang juga mengingatkan masyarakat bahwa desil bukan urusan pemerintah semata. Partisipasi masyarakat dalam memeriksa dan memperbarui data menjadi bagian penting agar data sosial ekonomi semakin akurat.[DIKK]