Foto | BPMA dan TNI AD membahas penguatan keamanan, stabilitas wilayah serta keberlanjutan kegiatan usaha hulu migas di Aceh.(dok.Humas BPMA untuk AGN)
Jakarta.AGN — Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) memperkuat koordinasi dengan TNI Angkatan Darat untuk menciptakan iklim operasi yang aman dan kondusif bagi keberlanjutan kegiatan hulu minyak dan gas bumi di Aceh.
Upaya tersebut dilakukan Kepala BPMA, Mawardi Nur, melalui kunjungan kehormatan kepada Asisten Teritorial Kepala Staf Angkatan Darat (Aster Kasad), Mayjen TNI Rachmad Zulkarnaen, di Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Pertemuan itu menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi antara BPMA, TNI AD dan pelaku usaha hulu migas, khususnya dalam menjaga stabilitas wilayah yang menjadi lokasi kegiatan operasional perusahaan migas di Aceh.
Mawardi mengatakan kondisi keamanan dan ketertiban merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga keberlanjutan investasi hulu migas. Karena itu, BPMA berharap sinergi dengan TNI AD dapat terus ditingkatkan, terutama melalui pendekatan pembinaan teritorial di wilayah operasi.
“Semangat Bapak Presiden dalam mendorong investasi melalui Asta Cita, sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional, membutuhkan dukungan dari seluruh pihak. Karena itu, kami berharap ke depan keamanan dan kondusivitas di wilayah kerja migas Aceh dapat terus ditingkatkan,” ujar Mawardi.
Ia menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI AD atas kontribusi dalam menjaga keamanan dan stabilitas di Aceh. Menurutnya, situasi wilayah yang kondusif memberikan kepastian bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan eksplorasi maupun produksi.
“Kami mengapresiasi upaya TNI dalam menjaga keamanan selama ini di Aceh. Bagi kami, keamanan merupakan salah satu fondasi penting bagi keberlanjutan investasi dan kegiatan hulu migas,” katanya.
Mawardi menjelaskan, keberadaan industri hulu migas di Aceh memiliki arti strategis yang lebih luas. Selain berkaitan dengan kesinambungan produksi dan ketahanan energi nasional, aktivitas tersebut juga berkontribusi terhadap perekonomian daerah serta membuka peluang manfaat bagi masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasi.
Saat ini, Wilayah Kerja (WK) A yang dikelola Medco E&P Malaka dan WK B yang dikelola PGE menjadi bagian penting dari aktivitas hulu migas di Aceh. Keberlangsungan kedua wilayah kerja tersebut membutuhkan dukungan berbagai unsur, mulai dari kepastian investasi dan pemerintah hingga penerimaan masyarakat serta kondisi keamanan.
“Keberhasilan kegiatan hulu migas tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis dan investasi. Ada faktor sosial, masyarakat, dan stabilitas wilayah yang juga sangat menentukan keberlanjutan operasi,” jelas Mawardi.
Karena itu, BPMA mendorong agar dukungan pembinaan teritorial TNI AD dapat diperkuat melalui koordinasi bersama BPMA dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Pendekatan tersebut diharapkan dapat diterapkan secara optimal di wilayah operasional WK A dan WK B.
Menurut BPMA, sinergi tersebut tidak semata-mata diarahkan pada pengamanan kegiatan usaha. Hubungan yang lebih erat antara perusahaan, aparat dan masyarakat juga diharapkan dapat membuka ruang komunikasi, mencegah potensi persoalan sosial serta memperkuat program pemberdayaan di sekitar wilayah operasi.
Dalam pertemuan tersebut, Aster Kasad Mayjen TNI Rachmad Zulkarnaen turut menekankan pentingnya optimalisasi program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR agar manfaat keberadaan perusahaan dapat dirasakan masyarakat secara lebih luas dan berkelanjutan.
“Kami berharap optimalisasi program CSR, manfaatkan lahan-lahan potensial untuk kita kelola dan mengajak masyarakat. Ini akan menjadi pakem kehidupan bagi masyarakat sekitar perusahaan. Tugas kita mengontrol dan mengawasi,” ujar Rachmad.
Menurut Rachmad, pendekatan kepada masyarakat harus dilakukan dengan membangun hubungan yang baik sekaligus menciptakan ruang bagi mereka untuk berkembang. Program perusahaan diharapkan tidak hanya bersifat bantuan sesaat, tetapi mampu mendorong masyarakat menjadi bagian dari aktivitas pemberdayaan ekonomi.
“Permudah hidup masyarakat, rangkul mereka dan berdayakan,” tegasnya.
Kunjungan tersebut turut dihadiri Deputi Dukungan Bisnis BPMA Edy Kurniawan, Senior VP Onshore Asset KKKS Medco E&P Malaka I Nyoman A. Sidi Mantra, General Manager KKKS Medco E&P Malaka Tutu Paniji serta General Manager KKKS PGE Andika Mahardika.
Dari jajaran TNI AD hadir Waaster Kasad Bidang Renminter Brigjen TNI Jamaluddin, S.I.P., M.I.P., Paban VII/Kermater Sterad Kolonel Inf Hipni Maulana Farhan, S.Sos., beserta jajaran.
BPMA berharap penguatan komunikasi dan sinergi tersebut dapat menciptakan ekosistem hulu migas yang tidak hanya aman bagi investasi, tetapi juga mampu memberikan dampak ekonomi dan sosial yang lebih besar bagi masyarakat Aceh di sekitar wilayah operasi.[CSA]
0 Komentar