 |
| Foto | Dek Fadh bersama sejumlah kepala SKPA mengikuti pembahasan percepatan pemulihan pascabencana yang dipimpin pemerintah pusat.(dok.Humas Pemerintah Aceh untuk AGN) |
Banda Aceh.AGN — Pemerintah Aceh terus mengikuti perkembangan penanganan pascabencana yang dilakukan bersama pemerintah pusat, termasuk pemulihan infrastruktur dan fasilitas pendidikan yang terdampak di sejumlah wilayah.
Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam rapat koordinasi perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana wilayah Sumatera yang diikuti Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah atau Dek Fadh secara daring dari Banda Aceh, Rabu (23/9/2026).
Rapat dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti turut memaparkan perkembangan penanganan sektor pendidikan dari Jakarta.
Dek Fadh mengikuti agenda tersebut dari ruang kerjanya dan didampingi sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), Juru Bicara Pemerintah Aceh Nurlis Effendi serta pejabat terkait lainnya.
Dalam forum itu, pemerintah pusat menyampaikan perkembangan dukungan kementerian dan lembaga terhadap proses pemulihan daerah yang terdampak bencana. Pembahasan mencakup kebutuhan pembangunan kembali infrastruktur serta dukungan anggaran agar tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan sesuai kondisi di lapangan.
Sektor pendidikan menjadi salah satu perhatian. Abdul Mu’ti menyampaikan perkembangan revitalisasi sekolah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, termasuk langkah percepatan terhadap sekolah yang pembangunan atau pemulihannya masih mengalami kendala.
Selain perbaikan fisik, pemerintah pusat juga menyoroti kebutuhan relokasi sekolah apabila lokasi sebelumnya tidak lagi memungkinkan, distribusi buku dan sarana pembelajaran, serta koordinasi dengan pemerintah daerah. Sekolah yang dibangun kembali juga diarahkan memiliki tingkat keamanan dan kesiapsiagaan lebih baik dalam menghadapi potensi bencana.
Langkah tersebut sejalan dengan upaya pemerintah menyiapkan pedoman percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi agar proses pemulihan di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat berjalan lebih terpadu. Kemendagri sebelumnya menyebut pedoman tersebut diperlukan agar penanganan pascabencana tidak berjalan sendiri-sendiri antarinstansi.
Dek Fadh mengatakan Pemerintah Aceh akan terus menjaga koordinasi dengan pemerintah pusat dan kementerian/lembaga terkait untuk memastikan kebutuhan di daerah dapat ditangani secara terintegrasi.
“Kita sama-sama terus bekerja maksimal dalam upaya menuntaskan berbagai kebutuhan di lapangan. Semoga seluruh tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan lancar dan Aceh dapat bangkit kembali,” kata Dek Fadh.
Koordinasi tersebut menjadi bagian dari tahapan pemulihan Aceh setelah memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemerintah Aceh sebelumnya juga mendorong pemerintah kabupaten/kota memperkuat komunikasi dengan balai teknis, terutama dalam penanganan infrastruktur yang rusak akibat bencana.
Melalui koordinasi pusat dan daerah, proses pemulihan diharapkan tidak hanya mengembalikan fasilitas yang rusak seperti sebelumnya, tetapi juga memperhatikan aspek keamanan dan ketahanan terhadap risiko bencana di masa mendatang.[CSA]
0 Komentar