Jakarta.AGN – Pemerintah Kota Banda Aceh terus mendorong pemanfaatan data sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Langkah tersebut dinilai penting agar setiap program yang dijalankan pemerintah dapat lebih tepat sasaran serta memberikan manfaat yang terukur bagi masyarakat.
Komitmen itu disampaikan Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, saat melakukan kunjungan ke Kantor Katadata di Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Illiza mengatakan, kebijakan yang disusun berdasarkan data akan membantu pemerintah dalam menentukan arah pembangunan sekaligus mengukur dampak dari program yang telah dilaksanakan. Menurutnya, setiap kebijakan perlu memiliki indikator yang jelas agar manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat.
Ia mencontohkan berbagai kegiatan atau event yang digelar pemerintah daerah. Selain menjadi sarana promosi daerah, kegiatan tersebut juga perlu dianalisis berdasarkan data untuk mengetahui sejauh mana dampak ekonomi dan efek berganda yang ditimbulkan bagi masyarakat serta daerah.
“Ketika kebijakan yang kita ambil berbasis data, tentu akan lebih tepat sasaran dan dampaknya kepada masyarakat juga bisa lebih terukur,” kata Illiza.
Karena itu, Pemerintah Kota Banda Aceh berencana membangun kolaborasi dengan Katadata dalam mendukung penguatan program pembangunan berbasis data. Kerja sama tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah melakukan pengukuran terhadap efektivitas program dan kebijakan yang dijalankan.
Menurut Illiza, penggunaan data juga menjadi bagian penting dalam proses evaluasi. Dengan dukungan data yang akurat, pemerintah dapat menyempurnakan kebijakan sekaligus menentukan langkah yang lebih tepat sesuai kebutuhan masyarakat.
Selain mendorong kolaborasi dalam pemanfaatan data, Pemko Banda Aceh juga terus melakukan pembenahan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik. Upaya tersebut menjadi salah satu langkah untuk memperkuat sistem pengelolaan informasi dan penggunaan data dalam proses pengambilan keputusan.
Illiza menambahkan, penguatan tata kelola berbasis data dan digitalisasi pemerintahan diharapkan turut mendukung peningkatan capaian pembangunan daerah. Hal itu mencakup berbagai indikator, termasuk upaya menekan angka kemiskinan dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap pembangunan di Banda Aceh tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan program, tetapi juga memiliki ukuran yang jelas mengenai hasil dan dampaknya bagi kehidupan masyarakat.[CSA]

0 Komentar