Foto | Plt Sekda Aceh Taufik memimpin rapat persiapan realisasi pelayaran Ro-Ro yang menghubungkan Aceh Utara dengan Penang, Malaysia.(dok.Humas Pemerintah Aceh untuk AGN)
Banda Aceh.AGN — Pemerintah Aceh mulai mengintensifkan sejumlah tahapan teknis dan regulasi untuk mewujudkan konektivitas laut melalui jalur kapal Roll-on/Roll-off (Ro-Ro) yang menghubungkan Krueng Geukuh, Aceh Utara, dengan Penang, Malaysia.
Rute internasional tersebut menjadi salah satu agenda prioritas Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Fadhlullah. Pemerintah daerah kini memfokuskan perhatian pada penyelesaian regulasi, kesiapan armada, hingga pola pengelolaan layanan agar pembukaan jalur pelayaran dapat segera memasuki tahap pelaksanaan.
Perkembangan persiapan itu dibahas dalam rapat yang berlangsung di Ruang Sekretaris Daerah Aceh, Kantor Gubernur Aceh, Jumat (28/8/2026). Pertemuan tersebut dipimpin Plt Sekda Aceh Taufik dan dihadiri sejumlah pejabat terkait, di antaranya Asisten Sekda Aceh Bidang Perekonomian dan Pembangunan T Robby Irza, Kepala Dinas Perhubungan Aceh T Faisal, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Adi Darma, serta Kepala Biro Hukum Amrizal J Prang.
Dalam forum tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Aceh T Faisal menyampaikan sejumlah perkembangan yang telah dilakukan sekaligus mengidentifikasi pekerjaan yang masih perlu dipercepat. Salah satu yang menjadi perhatian ialah penyusunan rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) sebagai dasar penugasan kepada PT Pembangunan Aceh (PEMA) untuk menjalankan layanan Ro-Ro.
Menurut Faisal, pelibatan PT PEMA sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memberikan ruang yang lebih luas dalam pengembangan layanan. Perusahaan tersebut nantinya dapat membangun kemitraan dengan pelaku usaha maupun calon investor melalui pola kerja sama business to business.
Meski pengelolaan operasional dapat melibatkan pihak lain, Pemerintah Aceh tetap akan menentukan sejumlah kebijakan penting. Hal itu mencakup pengaturan tarif, jadwal keberangkatan kapal, serta penetapan jenis atau prioritas muatan yang akan dilayani melalui rute tersebut.
Untuk menunjang pelaksanaan penugasan, Dinas Perhubungan Aceh juga menyiapkan dukungan pembiayaan dalam bentuk hibah maupun penyertaan modal. Namun, sebelum tahapan itu berjalan, PT PEMA diminta menyampaikan proposal mengenai kebutuhan armada kepada Pemerintah Aceh.
Proposal tersebut mencakup pilihan pengadaan kapal, baik dengan mekanisme sewa maupun pembelian. Faisal menyebut dokumen itu ditargetkan sudah diterima Pemerintah Aceh paling lambat pada 31 Agustus 2026 sehingga dapat menjadi dasar untuk menentukan langkah berikutnya.
Setelah itu, Pemerintah Aceh menjadwalkan konsultasi dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Dalam Negeri pada 2-3 September 2026. Pembahasan akan diarahkan pada aspek penugasan kepada BUMD, termasuk mekanisme dukungan pembiayaan daerah yang dapat digunakan untuk menopang program tersebut.
Selain persoalan domestik, koordinasi dengan pemerintah pusat juga diarahkan untuk membuka jalan bagi pembicaraan antara Indonesia dan Malaysia. Pemerintah Aceh berharap Kementerian Perhubungan dapat mendorong dimulainya perundingan bilateral menyangkut konektivitas Ro-Ro antara Aceh dan Penang.
Plt Sekda Aceh Taufik meminta seluruh pihak terkait tidak bekerja secara parsial karena proyek tersebut merupakan bagian dari program prioritas kepala daerah. Menurutnya, komunikasi dengan kementerian harus segera diperkuat, terutama menyangkut mekanisme hibah, subsidi maupun penyertaan modal serta proses mendapatkan rekomendasi untuk penetapan regulasi gubernur.
Pemerintah Aceh menargetkan berbagai kebutuhan dapat dipersiapkan secara paralel. Selain payung hukum dan armada, kesiapan pelabuhan, pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina serta potensi muatan juga menjadi bagian penting yang harus dipastikan sebelum rute Krueng Geukuh–Penang beroperasi.
Jika seluruh tahapan tersebut dapat diselesaikan sesuai rencana, jalur Ro-Ro tersebut diharapkan tidak hanya membuka akses transportasi laut langsung antara Aceh dan Malaysia, tetapi juga memperkuat konektivitas perdagangan serta mendukung pergerakan barang dan penumpang lintas negara.[CSA]
0 Komentar