Pemprov Aceh dan BMKG Perkuat Sinergi Hadapi Ancaman Bencana Hidrometeorologi

Foto | Plt Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, menerima audiensi jajaran BMKG di ruang kerjanya, Banda Aceh, Senin (28/9/2026).(dok.Humas Pemerintah Aceh untuk AGN)

Banda Aceh.AGN – Pemerintah Aceh memperkuat koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam menghadapi potensi bencana yang dipengaruhi kondisi cuaca dan iklim. Langkah tersebut dibahas dalam pertemuan jajaran BMKG dengan Plt Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, di Banda Aceh, Senin (28/9/2026).

Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Sekda Aceh itu membahas kebutuhan informasi meteorologi, klimatologi dan kebencanaan sebagai salah satu dasar pemerintah dalam menentukan langkah antisipasi. Informasi yang cepat dan akurat dinilai penting untuk memperkuat kesiapan pemerintah hingga masyarakat di daerah.

Taufik mengatakan kerja sama dengan BMKG perlu terus ditingkatkan, terutama dalam penyampaian perkembangan cuaca dan potensi ancaman bencana kepada masyarakat. Menurutnya, informasi tersebut dapat membantu pemerintah kabupaten dan kota mengambil langkah pencegahan lebih awal.

“Informasi seperti ini sangat penting, terutama bagi masyarakat. Kami juga terus memberikan informasi kesiapsiagaan kepada kabupaten/kota karena ini merupakan bagian dari tugas kita,” ujar Taufik.

Ia menyebut pemerintah membutuhkan masukan dari berbagai pihak terkait untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Koordinasi tersebut menjadi penting mengingat perubahan kondisi cuaca dapat berdampak terhadap berbagai aktivitas masyarakat dan meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi.

Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Iskandar Muda sekaligus Koordinator UPT BMKG Provinsi Aceh, Cucu Kusmanyancu, dalam pertemuan itu turut memaparkan perkembangan kondisi cuaca Aceh untuk periode mendatang. Salah satu perhatian yang disampaikan berkaitan dengan potensi masuknya musim hujan.

Cucu juga mengapresiasi langkah Pemerintah Aceh yang telah menerbitkan surat kesiapsiagaan untuk tiga bulan ke depan. Kebijakan tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya pemerintah mempersiapkan langkah antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya bencana hidrometeorologi.

Selain memberikan informasi cuaca, BMKG memaparkan sejumlah penguatan sistem pemantauan dan kesiapsiagaan bencana yang akan dikembangkan di Aceh. Salah satunya melalui peresmian High Frequency (HF) Radar di kawasan Selat Sabang.

Peralatan tersebut digunakan untuk mengamati sejumlah kondisi laut, termasuk tinggi gelombang, arus dan angin, sekaligus mendukung pemantauan potensi tsunami. Penguatan sistem pengamatan itu diharapkan dapat membantu menyediakan informasi yang lebih baik bagi kebutuhan mitigasi bencana.

BMKG juga menyampaikan rencana pembangunan radar cuaca serta sejumlah peralatan pendukung lainnya. Program tersebut termasuk dalam prioritas nasional yang berkaitan dengan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tahun 2025.

Upaya meningkatkan kesiapsiagaan juga akan dilakukan melalui program Sekolah Lapang Gabungan yang direncanakan berlangsung di lima lokasi di Aceh. Kegiatannya mencakup Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN), Sekolah Lapang Iklim (SLI), serta Sekolah Lapang Gempabumi dan Tsunami (SLG).

Melalui berbagai program tersebut, pemerintah dan BMKG berharap pemahaman masyarakat terhadap informasi cuaca, iklim serta risiko bencana semakin meningkat. Pengetahuan tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat lebih siap mengambil langkah keselamatan ketika menghadapi ancaman bencana.[CSA]

0 Komentar