Foto | Ketua TP PKK, Dekranasda sekaligus TP Posyandu Kota Sabang, Nuri Farisal (kanan), bersama peserta Rapat Penguatan Tata Kelola Lembaga Dekranas, TP PKK dan TP Posyandu se-Indonesia Bagian Barat di Jakarta, Senin (21/9/2026).(dok.AGN)
Sabang.AGN – Ketua TP PKK, Dekranasda sekaligus TP Posyandu Kota Sabang, Nuri Farisal, mendorong penguatan koordinasi tiga lembaga tersebut agar program pemberdayaan masyarakat di daerah dapat berjalan lebih terarah dan saling mendukung.
Hal itu menjadi salah satu perhatian Nuri setelah mengikuti Rapat Penguatan Tata Kelola Lembaga Dekranas, TP PKK dan TP Posyandu Wilayah Indonesia Bagian Barat Tahun 2026 di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (21/9/2026).
Forum tersebut membahas penguatan tata kelola organisasi, mulai dari pembagian tugas dan kewenangan, penyusunan program hingga mekanisme pemantauan dan evaluasi kegiatan.
Ketua Umum TP PKK dan TP Posyandu sekaligus Ketua Harian Dekranas, Tri Tito Karnavian, menekankan bahwa kolaborasi ketiga lembaga bukan berarti menggabungkan tugas masing-masing.
Menurutnya, setiap lembaga tetap menjalankan fungsi sesuai kewenangannya, namun koordinasi perlu diperkuat agar program yang dilaksanakan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Nuri mengatakan hasil pembahasan tersebut menjadi masukan penting bagi pelaksanaan program di Kota Sabang. Ia menilai penguatan tata kelola perlu diterapkan hingga tingkat daerah agar kegiatan yang dirancang benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.
“Melalui pertemuan ini, kita mendapatkan banyak masukan dan penguatan terkait tata kelola serta kolaborasi antarlembaga. Hal ini tentu menjadi bahan bagi kami di daerah untuk terus memperkuat program dan sinergi sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Sabang,” ujar Nuri.
Ia menambahkan, pelaksanaan program juga membutuhkan dukungan pemerintah daerah dan perangkat terkait. Dengan koordinasi yang baik, kegiatan PKK, Dekranasda maupun Posyandu diharapkan dapat saling melengkapi dan memberikan manfaat lebih luas.
“Kita ingin setiap program tidak hanya berjalan sebagai kegiatan, tetapi benar-benar terintegrasi, terukur dan memberikan dampak bagi keluarga serta masyarakat,” katanya.
Rapat tersebut diikuti sekitar 1.500 peserta dari tingkat pusat dan daerah yang berasal dari 16 provinsi di wilayah Indonesia bagian barat serta melibatkan 273 kabupaten/kota.
Pertemuan itu turut menghasilkan sejumlah rencana tindak lanjut, termasuk penetapan penanggung jawab, indikator kegiatan serta mekanisme pemantauan dan evaluasi sebagai bagian dari penguatan pelaksanaan program di daerah.[DIKK]
0 Komentar