Foto | Ketua DPRK Sabang Magdalaina mengikuti Konsolidasi dan FGD Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Tahun 2026 secara daring dari Aula Kejaksaan Negeri Sabang.

Sabang.AGN – Ketua DPRK Sabang Magdalaina mendorong penguatan komunikasi lintas lembaga dalam mengantisipasi berbagai persoalan yang berpotensi muncul di daerah. Hal itu disampaikannya setelah mengikuti Konsolidasi dan Focus Group Discussion (FGD) Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Tahun 2026 secara daring, Senin (10/8/2026).

Kegiatan tersebut diikuti Magdalaina bersama jajaran Kejaksaan Negeri Sabang dan sejumlah unsur terkait melalui Zoom Meeting yang dipusatkan di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Sabang. Forum ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan pertukaran informasi antara unsur daerah dengan jajaran intelijen Kejaksaan.

Menurut Magdalaina, keterlibatan unsur daerah dalam forum tersebut penting karena berbagai perkembangan di lapangan membutuhkan pemahaman yang sama antarlembaga. Informasi yang disampaikan dari daerah diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun langkah maupun kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat.

Ia menilai dinamika daerah tidak selalu dapat dipetakan hanya dari sisi penegakan hukum. Karena itu, komunikasi antara pemerintah daerah, lembaga legislatif dan aparat penegak hukum diperlukan untuk melihat potensi persoalan secara lebih menyeluruh.

“Forum ini menjadi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan persoalan yang ada di daerah. Masukan dari daerah diperlukan agar kebijakan dan strategi yang disusun dapat sesuai dengan kondisi di lapangan,” kata Magdalaina saat dikonfirmasi awak media, Selasa (11/8/2026).

Ketua DPRK Sabang tersebut berharap forum yang melibatkan jajaran Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen dapat memberikan ruang yang lebih luas bagi daerah untuk menyampaikan perkembangan maupun tantangan yang dihadapi. Dengan pertukaran informasi yang berjalan baik, potensi gangguan atau persoalan diharapkan dapat diketahui sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.

Magdalaina juga menekankan pentingnya membangun pola koordinasi yang tidak hanya dilakukan ketika persoalan telah terjadi. Menurutnya, komunikasi secara berkelanjutan antarlembaga dapat membantu menyusun langkah antisipasi sekaligus menentukan respons yang tepat terhadap perkembangan situasi di daerah.

“Kita berharap koordinasi seperti ini terus diperkuat sehingga setiap perkembangan di daerah dapat direspons secara cepat dan tepat, terutama dalam mendukung penegakan hukum,” ujarnya.

Ia menilai sinergi antara DPRK, pemerintah daerah dan aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas daerah. Masing-masing lembaga dapat memberikan perspektif sesuai tugas dan kewenangannya sehingga persoalan yang muncul dapat ditangani secara lebih terkoordinasi.

Dalam kegiatan tersebut, konsolidasi dan FGD diarahkan untuk menggali berbagai informasi serta aspirasi dari daerah. Permasalahan yang berkembang menjadi salah satu bahan pembahasan untuk melihat kebutuhan dan tantangan penegakan hukum di wilayah masing-masing.

Forum tersebut juga menjadi sarana penyusunan strategi intelijen penegakan hukum yang dinilai perlu terus menyesuaikan diri dengan perkembangan situasi sepanjang 2026. Pendekatan yang adaptif diperlukan agar aparat dapat membaca perubahan dan potensi persoalan secara lebih cepat.

Bagi Sabang, keterlibatan dalam forum tersebut diharapkan tidak berhenti pada penyampaian informasi semata. Hasil komunikasi dan pertukaran pandangan diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi di tingkat daerah sesuai kewenangan masing-masing lembaga.

Magdalaina menegaskan DPRK Sabang siap mendukung penguatan sinergi antarlembaga dalam upaya menjaga kondusivitas daerah. Menurutnya, koordinasi yang terbuka dan berkesinambungan akan membantu seluruh unsur terkait mengambil langkah yang lebih terukur ketika menghadapi persoalan di masyarakat.[IZA]